FGD Updating Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh
Badan Kepegawaian Aceh (BKA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Updating Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN pada 11–12 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola kepegawaian Dinas Pendidikan Aceh, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian dan Pelayanan Penunjang Korpri, yang menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi operator, integrasi data yang lebih solid, serta percepatan transformasi digital sebagai fondasi penguatan tata kelola kepegawaian Pemerintah Aceh.
Pada hari pertama, yang diikuti pengelola kepegawaian Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas, peserta mendapatkan materi terkait pengenalan aplikasi Keurani Mobile serta teknis pengelolaan data pada aplikasi e-Keurani dan Simanja, yang disampaikan oleh Muhammad Ruby, S.IP, MHRM dan Chairil Akbar, S.Kom., M.Sc dengan moderator Iwan Ganda Syah Putra, A.Md. Setelah istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan materi Digitalisasi dan Update Berkas Dossier Kepegawaian Pemerintah Aceh serta Sinkronisasi Ruang GTK dan e-Kinerja BKN oleh Febri Santi, S.E., M.M dan Sulastri, S.E., M.Si yang dimoderatori oleh T. Resy Fasha TS., A.Md.
.jpg)
Hari kedua yang diikuti pengelola kepegawaian SKPA berlangsung dengan format serupa, menghadirkan narasumber Muhammad Ruby, S.IP, MHRM dan Chairil Akbar, S.Kom., M.Sc yang kembali membahas optimalisasi Keurani Mobile serta pengelolaan data berbasis aplikasi e-Keurani dan Simanja. Sesi ini dipandu oleh moderator Zahra Putri Agusta, M.Kom. Pada sesi lanjutan, peserta mendapatkan materi Digitalisasi dan Update Berkas Dossier Kepegawaian Pemerintah Aceh serta Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yang disampaikan oleh Febri Santi, S.E., M.M dan Hendri Darmawan, S.TP., M.Si dengan moderator Nawar Nabila ZI, S.Kom.
Selama dua hari kegiatan, diskusi berjalan interaktif dengan banyak masukan teknis terkait pengelolaan data kepegawaian di lapangan. BKA menegaskan bahwa hasil FGD ini akan menjadi dasar penting dalam penyempurnaan aplikasi kepegawaian, peningkatan kualitas data, serta penguatan ekosistem digital manajemen ASN di seluruh instansi Pemerintah Aceh.(id.zpa)
