Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kepegawaian Aceh

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta evaluasi;
  4. pelayanan administrasi Kepegawaian;
  5. penyiapan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
  6. penyiapan formasi dan pengadaan pegawai;
  7. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Aceh dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural dilingkungan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
  8. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
  9. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  10. penyelenggaraan rekuitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader;
  11. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
  12. penyiapan dan penetapan penggajian dan pensiun pegawai;
  13. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh;
  14. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten/kota;
  15. penetapan tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  16. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
  17. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
  18. pelaksanaan pengembangan tenaga kader;
  19. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian;
  20. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  21. pembinaan UPTB; dan
  22. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.