Sosialisasi PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

BKPP Aceh sebagai Badan Pembina kepegawaian Daerah menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2016.

Sosialisasi yang di buka oleh Kepala BKPP Aceh, Drs. Zulkifli Ahmad, MM dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 9 Agustus 2016 di Aula Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh dengan peserta berjumlah 46 (lima puluh lima) orang yang diikuti dari SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh dengan narasumber dari Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

Dalam sambutan nya kepala BKPP Aceh menyatakan bahwa, PNS yang akan melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Dan bagi PNS yang melakukan percerailn wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan dari pejabat. Sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.

Lebih lanjut dikatakannya, Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. PNS sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan dan ketaatan. PNS yang tidak mentaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS wajib dijatuhi hukuman disiplin.

Tujuan Kegiatan ini adalah agar setiap PNS memahami hak dan kewajibannya serta aturan-aturan dan larangan-larangan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan agar setiap suami atau istri PNS memahami hak dan kewajiban serta aturan-aturan dan larangan-larangan dalam melaksaakan tugas pekerjaan seorang suami atau istri yang PNS sehingga akan meminimalisir terjadinya kasus perceraian PNS.

Sosialisasi PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS