Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh

Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh resmi di buka oleh Sekretaris Daerah Aceh yang di wakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Aceh pada tanggal 8 Agustus 2017 yang bertempat di hotel Grand Nanggroe Aceh. Peserta sosialisasi ini berjumlah 46 orang yang berasal dari 23 kabupaten/kota se-Aceh dan masing-masing kabupaten/kota mengirimkan 2 orang peserta aparatur yang membidangi KORPRI. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk:

  1. Mensosialisasikan kepada aparatur pemerintah kabupaten/kota agar segera membentuk lembaga konsultasi bantuan hukum di lingkungannya, agar permasalahan hukum ASN di wilayahnya bisa tertangani dengan baik.
  2. Mengetahui tatacara dan prosedur-prosedur dalam penanganan permasalahan hukum atau sengketa kepegawaian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Penasehat Hukum pada Sekretariat Dewan Aceh dan Pengacara KORPRI pada Badan Kepegawaian Aceh.

Dalam sambutan tertulisnya, Sekretaris Daerah Aceh sangat mendukung terealisasinya program perlindungan hukum bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, khususnya PNS kabupaten/kota se-Provinsi Aceh. DalamĀ  Pasal 92 undang-undang nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa semua Aparatur Sipil Negara berhak mendapat perlindungan dan advokasi hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan di pengadilan.

Program perlindungan hukum ini terwujud atas kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman antara dewan pengurus KORPRI nasional dan lembaga advokat Indonesia. Implementasi dari penandatanganan MOU tersebut pada intinya menginginkan kepastian agar dimasa yang akan datang seluruh Aparatur Sipil Negara pada 514 kabupaten/kota mendapat pelayanan konsultasi, bantuan dan advokasi hukum sesuai dengan maksud pasal 126 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada para pegawai ASN.

“Pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada para pegawai ASN tidak berarti memberi peluang kepada PNS untuk melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, termasuk tindakan melawan hukum seperti korupsi, akan tetapi harapan kita semua tidak ada PNS kita yang tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi, karena adanya upaya kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu. Kasus-kasus atau permasalahan seperti inilah yang memerlukan bantuan, pembelaan dan perlindungan dari LKBH KORPRI kita. Dengan adanya advokasi, bantuan dan perlindungan hukum oleh LKBH KORPRI diharapkan PNS dapat bekerja dengan tenang dan nyaman untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan program kerja organisasi”. Demikian akhir arahan Sekretaris Daerah Aceh dalam acara pembukaan Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh tahun 2017.

Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh