Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilukada

Pada era reformasi sekarang ini, masalah politisasi birokrasi masih menjadi isu krusial dalam pemilihan umum khususnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kekhawatiran akan keberpihakan birokrasi bisa dimaklumi dan tidak berlebihan karena institusi ini sangat rentan dan mudah menjadi wilayah konflik kepentingan. Masalah netralitas  kembali diangkat ke ranah publik ketika diduga adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam aktivitas politik terkait Pemilukada.  Harian Serambi Indonesia edisi Rabu, 1 Juni 2016 memberitakan bahwa Komisi I DPRA melaporkan kepada Menpan RB tentang keterlibatan salah seorang Pejabat Aceh dalam kegiatan kampanye bakal calon Gubernur Aceh. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan netralitas birokrasi/ASN masih perlu disosialisasikan dan lebih ditingkatkan lagi penerapannya untuk mengeliminir kecenderungan menggunakan mesin birokrasi sebagai alat yang efektif mendapatkan dukungan suara dalam pilkada.

Netral dalam berbagai literatur didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketidakberpihakan atas sesuatu. Kondisi birokrasi Indonesia pada era Orde Baru yang berjalan hampir 32 tahun justeru menampakkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik yaitu GOLKAR, karena adanya kebutuhan mempertahankan stabilitas politik untuk kesinambungan pembangunan. Namun setelah hampir tiga warsa belangsung, muncul kebutuhan baru yang mempertanyakan penerapan kebijakan monoloyalitas birokrasi yang diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 Tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri Dalam Rangka Pembinaan Sistem Kepegawaian Negeri Republik Indonesia jo Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.  Apabila terbukti benar dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam aktivitas politik terkait pemilukada sebagaimana diberitakan, maka masalah politisasi birokrasi terindikasi belum sepenuhnya mampu ditinggalkan. Oleh karenanya upaya mengartikulasikan kembali tuntutan netralisasi birokrasi menjadi sangat penting guna mewujudkan Pemilu berkualitas, karena birokrasi merupakan salah satu struktur politik yang penting dalam proses demokratisasi. Para birokrat menjadi agen sosialisasi politik yang sangat berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu LUBER dan JURDIL.

Korps Pegawai Republik Indonesia  (KORPRI) yang dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 TAHUN 1971,  tidak lagi berpihak kepada siapapun setelah mengalami 8 kali penyempurnaan Anggaran Dasarnya, terakhir dengan Kepres Nomor 24 tahun 2010. KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan. Organisasi KORPRI bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel. Visi dan misinya antara lain adalah mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  juga mengatur secara tegas mengenai netralitas pegawai ASN. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas netralitas. Kedudukan pegawai ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.  Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 memperkuat aturan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010.  Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Salah satu larangan bagi setiap PNS yang diatur dalam PP dan Perka BKN tersebut diatas adalah memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

  1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Pelanggaran terhadap larangan tersebut, dijatuhi hukuman disiplin sedang  berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Bahkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;  pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dapat dijatuhkan bagi pelangaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilukada